Skip to content

Sejarah Konstitusi Indonesia

17 Oktober 2011

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat)[1]. Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan  hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan  atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.[2]

Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan kata lain aturan fundamental itu harus tahan uji terhadap kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan jangka pendek yang bersifat sesaat.

 

B. Pendekatan

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan historis.

BAB II

SEJARAH KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945

A. Sejarah Konstitusi

Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2) konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.[3]

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.[4]Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu.

Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling  terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah : 1) kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif); 2) kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (judikatif).

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht over Zee.[5] Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :1) pemerintahan (bestuur); 2) perundang-undangan; 3) kepolisian dan 4)pengadilan. Van Vollenhoven kemungkinan menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara untuk menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam.[6]

Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lemabaga tersendiri yaitu:

  1. kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
  2. kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
  3. kekuasaan kehakiman (judikatif)
  4. kekuasaan kepolisian
  5. kekuasaan kejaksaan
  6. kekuasaan memeriksa keuangan negara

B.  Amandemen UUD 1945

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu,  konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi:[7]

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan.
    1. Pertama, untuk  mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti
    2. Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.
    3. Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah kosntitusi.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah kosntitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi  yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
  3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi  dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.
  4. Perubahan  konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lemabag negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila  ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.

Hans Kelsen mengatakan bahwa kosntitusi asli dari suatu negara adalah karya pendiri negara tersebut. Dan ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen yaitu :[8]

1.      Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi

2.      Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui  oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.

Miriam Budiarjo mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu :[9]

1.      Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan.

2.      Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia

3.      negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh : Amerika Serikat

4.      musyawarah khusus (special convention), contoh : beberapa negara Amerika Latin

Dengan demikian apa yang dikemukakan Miriam Budiarjo pada dasarnya sama dengan yang  dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah  ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :

  1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949
  2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
  3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
  4. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober
  5. Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000
  6. Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001
  7. Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002
  8. Periode 10 Agustus  2002 – sampai sekarang

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari :

  1. Pembukaan (4 alinea) yang pada alinea ke-4tercantum dasar negara yaitu Pancasila;
  2. Batang Tubuh (isi) yang meliputi :
  1. 16 Bab;
  2. 37 Pasal
  3. 4 aturan peralihan;
  4. 2 Aturan Tambahan.

3.      Penjelasan

UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini.

Hingga tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :

1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999;

Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).

Beberapa perubahan yang penting adalah :

a.       Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR;

Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

b.      Pasal 7 berbunyi :                     Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali;

Diubah menjadi : Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

c.       Pasal 14 berbunyi :                   Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi

Diubah menjadi :

(1)   Presiden memberi grasi dan rehabili dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;

(2)   Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

 

d.      Pasal 20 ayat 1 :                       Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR;

Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

2. Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000;

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.

Beberapa perubahan yang penting adalah :

e. Pasal 20  berbunyi :  Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR;

Diubah menjadi : Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

f.        Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang

Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

g.  Pasal 28  memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13   hak asasi manusia.

 

3. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001;

Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat  (1) s/d (6).

Beberapa perubahan yang penting adalah :

g. Pasal 1 ayat (2) berbunyi :  Kedaulatan adalah ditanag rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

h. Ditambah Pasal 6A :  Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

i.   Pasal 8 ayat (1) berbunyi :  Presiden ialah orang Indonesai asli;

Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya

j.   Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:

1.      Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

2.      Pasal 24C :  mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun 2003

4. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002

Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.

Beberapa perubahan yang penting adalah :

k. Pasal 2 ayat (1) berbunyi :  MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang;

Diubah menjadi :  MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

l.   Bab IV pasal 16 tetang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.

Diubah menjadiPresiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang

m.           Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)

n. Aturan Peralihan Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amandemen I,II,III dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut :

a.       Pasal 1 ayat (2):

MPR bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi Negara lagi.

MPR, DPR, dan Presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden yang melangar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.

b.      Pasal 2 ayat (1):

MPR terdiri dari :

1.      Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives : di Amerika Serikat)

2.      Dewan Perwakilan Daerah (Senate : di Amerika Serikat)

MPR merupakan lembaga yang memiliki dua badan (Bicameral) seperti di Amerika Serikat;

Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum oleh seluruh rakyat, sedangkan DPD dipilih oleh rakyat di daerah (Provinsi) masing-masing. Dengan ditetapkannya DPR dan DPD sebagai anggota MPR, maka utusan golongan termasuk TNI/POLRI dihapuskan dari MPR.

bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga

c.       Pasal 5 ayat (1):

Presiden bukan lagi pembentuk undang-undang, tetapi berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Lembaga Eksekutif, Pemerintahan/Pelaksana Undang-undang)

d.      Pasal 6 ayat (1) dan 6A:

Presiden Indonesia tidak harus orang Indonesia asli, tetapi calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Presdien dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (bukan secara tidak langsung oleh MPR, sedangkan DPR dipilih rakyat)

e.       Pasal 7:

Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang jabatan selama paling lama 2 x 5 tahun : 10 tahun (dahulu Presiden memegang jabatan selama lebih dari 30 tahun, bahkan seumur hidup).

f.        Pasal 14:

Presiden memberi :

1.         Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

Contoh Gerakan Senam Irama

16 Oktober 2011

Pemanasan :

1. Gerakan pertama : kepala menengok ke kanan dan tangan kiri di pipi mendorong ke kanan dan sebaliknya

2. Gerakan ke dua : tangan kanan diluruskan diarahkan ke kiri dan tangan kiri memegang siku tangan kanan dan sebaliknya

3. Gerakan ke tiga  : kaki agak dilebarkan , badan dibungkukkan kedua telapak tangan bergandengan dan diluruskan ke bawah kemudian diarahkan ke belakang.

4. Gerakan ke empat : kaki agak dilebarkan , badan condong ke samping kanan dan telapak tangan dibalik diangkat ke atas diarahkan ke atas serong kanan dan sebaliknya.

5. Gerakan ke lima : kaki kanan ditekuk lalu diangkat di depan perut dan kedua tangan  memegang betis kaki kanan dan sebaliknya.

 

Inti  :

1. Gerakan ke satu : tangan ditekuk ke atas  lalu kemudian diayun-ayunkan ke atas dan ke bawah.

2. Gerakan ke dua : tangan kanan ditekuk  dan diayun-ayunkan ke atas serong kanan  dan  ke atas serong kiri secara bergantian

3. Gerakan ke tiga : kedua tangan ditekuk secara horizontal di depan dada dan ditarik ke belakang kemudian ditarik lagi ke depan dada.

4. Gerakan ke empat : tangan ditekuksecara vertical kemudian disejajarkan dengan dada lalu kedua tangan ditarik ke belakang dan ditarik lagi sejajar dengan dada.

5. Gerakan ke lima :  tangan kanan diluruskan juga tangan kiri ditekuk  diarahkan ke kanan lalu kaki kanan diangkat ketika jatuh ditumpu oleh ujung kaki kanan dan sebaliknya

6. Gerakan ke enam : kedua telapak tangan ditekuk diayunkan ke depan dan kaki kanan di langkahkan  ke belakang secara bersamaan dan sebaliknya

7. Gerakan ke tujuh : tangan kanan ditekuk diarahkan ke depan perut sedangkan tangan kiri ditekuk diarahkan  ke belakang perut dan kaki kiri diangkat dan dijatuhkan ditumpu oleh ujung kaki dan sebaliknya.

 

 

Pendinginan :

1.  Gerakan pertama : kaki kanan ditekuk ke belakang kemudian tangan memegang kaki ditarik dengan kuat dan sebaliknya.

2.  Gerakan ke dua : kaki kiri ditekuk sedangkan kaki kanan lurus kemudian badan condong ke kiri dan tangan kiri ditekuk ditaruh dipaha kaki kiri sedangkan tangan kanan lurus menghadap ke atas agak condong dan sebaliknya.

3.  Gerakan ke tiga : badan ditarik ke belakang lewat kiri sedangkan kedua tangan bergandengan diletakkan sejajar dengan dada dan sebaliknya.

4.  Gerakan ke empat : tangan kanan lurus , dibalik ke bawah lalu tangan kiri menarik telapak tangan dari tangan kanan dan sebaliknya.

5.  Gerakan ke lima : kepala ditekuk ke kiri sedangkan tangan kiri memegang kepala kemudian sedikit ditarik dan sebaliknya.

 

Gerakan Senam Irama Di Atas merupakan Tugas Olahraga saya saat kelas 7 smp . Jika anda berminat tentang artikel diatas silahkan copy dan berkomentarlah tentang artike saya .. Untuk Saya jadikan pelajaran dalam menulisan Artikel di blog ini …

 

Biotic Natural Phenomena And Abiotic Natural Phenomena

16 Oktober 2011

Biotic Natural Phenomena is the condition of environment around us which is shown by the condition of the organisms in it.

 

The Example :

  1. Component biotic : organisms existing around us, including various plants, animals, and microorganisms
  2.  Biotic natural phenomena : The pool surface changes to green        because it is covered with algae

 

An abiotic natural phenomena is a condition of the environment around us which is shown by the condition of non living things

 

The Example :

 

1. Component abiotic : All nonliving things existing around us or in the surrounding organisms

  1. An abiotic natural phenomena : Forest fire

KENAMPAKAN ALAM DAN KEADAAN SOSIAL INDONESIA DAN NEGARA TETANGGA

16 Oktober 2011

Letak Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara

 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas + 17.000 pulau besar dan kecil.  Indonesia disebut Nusantara, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh benua dan samudra.  Indonesia juga disebut sebagai “untaian zamrud di khatulistiwa” karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa.  Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 kelompok keturunan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan berbagai adat istiadat diturunkan dari generasi ke generasi.

 

Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara.  Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah tempat bertemunya bermacam-macam suku bangsa.  Penduduk asli Asia Tenggara mempunyai ciri berkulit gelap dan berbadan kecil.  Proses peleburan suku bangsa di Asia Tenggara terjadi karena adanya perpindahan penduduk dari bagian Cina bagian selatan ke kawasan Asia Tenggara pada tahun 2500 SM.

 

Beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki perkembangan ekonomi yang cukup pesat adalah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.  Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan yang ramai.  Brunei Darussalam menjadi negara kaya karena menghasilkan minyak bumi yang melimpah.  Malaysia menjadi negara cukup maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Menara Petronas merupakan salah satu lambang kemajuan negara Malaysia.

 

Secara umum iklim di Asia Tenggara adalah tropis dan seringkali basah.  Sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara mengalami musim kemarau dan penghujan. Indonesia mengalami curah hujan yang panjang sepanjang tahun.  Sementara di  beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina sering terjadi badai hujan yang  ganas dan angin topan.

 

 

 

Kenampakan Alam Indonesia dan Negara-Negara Tetangga

 

Negara-negara di Asia Tenggara adalah:

  1. Indonesia
  2. Malaysia
  3. Singapura
  4. Filipina
  5. Thailand
  6. Brunei Darussalam
  7. Vietnam
  8. Laos
  9. Myanmar
  10. Kamboja

 

Negara-negara di Asia Tenggara bergabung dalam suatu perhimpunan yang disebut ASEAN  (Association of south east Asian Nations).   Secara astronomis wilayah Asia Tenggara terletak antara 23oLU sampai 11oLS dan 92oBT sampai 141oBT. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di sebelah tenggara dari Benua Asia yang menjorok ke laut dan membentuk semenanjung besar dengan rangkaian pulau besar dan kecil.

 

Asia Tenggara diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia (sebelah barat laut dan Benua Australia (sebelah selatan).  Selain itu Asia Tenggara juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia (sebelah selatan dan barat) dan Samudra Pasifik (sebelah timur).

 

  1. Indonesia

 

Luas Negara :  1.904.570 km2
Ibu Kota :  Jakarta
Batas Negara  
  Utara :  Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia, Selat Malaka, Samudra Pasifik
  Timur :  Papua Nugini
  Selatan :  Samudra Hindia
  Barat :  Samudra Hindia
Bahasa :  Bahasa Indonesia
Mata Uang :  Rupiah
Lagu Kebangsaan :  Indonesia Raya

Letak Indonesia berada di sebelah tenggara Semenanjung Malaka.  Secara geografis, Indonesia terletak dalam persilangan antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.  Oleh karena itu Indonesia disebut Nusantara.  Nusa berarti pulau, antara berarti diapit.  Jadi Indonesia adalah negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra.

 

Indonesia terletak di persimpangan dunia baik jalur laut maupun jalur udara. Hal itu merupakan keuntungan.  Pelayaran dan transportasi udara dari selatan akan melintasi Indonesia untuk menuju ke barat, dan sebaliknya.

 

 

  1. Malaysia

 

Luas Negara :  332.556 km2
Ibu Kota :  Kuala Lumpur
Batas Negara  
  Utara :  Thailand dan Laut Cina Selatan
  Timur :  Laut Sulu dan Indonesia
  Selatan :  Singapura dan Indonesia
  Barat :  Selat Malaka
Bahasa :  Melayu
Mata Uang :  Ringgit
Lagu Kebangsaan :  Negaraku

 

Malaysia merupakan Negara yang berada di wilayah Semenanjung Malaka.  Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1956.  Bentangan wilayah Malaysia dibagi jadi dua wilayah yaitu Malaysia barat, Jazirah Malaya hingga daerah Genting Kra sampai ke Selat Johor dan Malaysia Timur, meliputi Sabah dan Serawak yang berada pada Kalimantan bagian utara.

 

 

  1. Singapura

 

Luas Negara :  618km2
Ibu Kota :  Singapura
Batas Negara  
  Utara :  Selat Johor
  Timur :  Selat Karimata
  Selatan :  Selat Singapura
  Barat :  Selat Malaka
Bahasa :  Inggris
Mata Uang :  Dollar Singapura
Lagu Kebangsaan :  Majulah Singapura

 

Singapura merupakan negara terkecil di Semenanjung Malaka yang merupakan negara kota atau negara pulau.  Awalnya Singapura merupakan kota pelabuhan kecil yang dibangun Sir Thomas Stamford Raffles  tahun 1819.  Tahun 1959 Singapura melepaskan diri dari jajahan Inggris.  Kemudian tahun 1963 Singapura membentuk negara federasi dengan Malaysia.  Dan pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura menjadi negara yang berdaulat.

 

  1. Filipina

 

Luas Negara :  300.000 km2
Ibu Kota :  Manila
Batas Negara  
  Utara :  Taiwan
  Timur :  Samudra Pasifik
  Selatan :  Laut Sulawesi dan Laut Sulu
  Barat :  Laut Cina Selatan
Bahasa :  Tagalog dan Inggris
Mata Uang :  Peso
Lagu Kebangsaan :  Lupang Hinirang

 

Filipina merupakan negara kepulauan yang mempunyai pusat penelitian padi (IRRI) di Los Banos.  Filipina merdeka dan berdaulat sejak 12 Juni 1946.  Sebelumnya Filipina pernah dijajah oleh bangsa Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang.  Secara geografis Filipina terletak di sebelah timur Laut Kalimantan.

 

 

5. Thailand

 

Luas Negara :  514.000 km2
Ibu Kota :  Bangkok
Batas Negara  
  Utara :  Laos dan Myanmar
  Timur :  Kamboja dan Laos
  Selatan :  Teluk Siam dan Malaysia
  Barat :  Samudra Hindia dan Myanmar
Bahasa :  Thai
Mata Uang :  Bath
Lagu Kebangsaan :  Pheng Chat

 

Negara Thailand atau Muangthai mendapat julukan Rumah Rakyat Merdeka karena merupakan satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang  tidak pernah dijajah bangsa asing.  Selain itu, Thailand juga sering disebut Negeri Seribu Pagoda.  Bentangan secara geografis berada di daratan Asia Tenggara dan sebagian kecil di Semenanjung Malaka.  Thailand adalah “lumbung padi” di Asia karena banyak menghasilkan beras.

 

 

6.  Brunei Darussalam

 

Luas Negara :  5.776 km2
Ibu Kota :  Bandar Seri Begawan
Batas Negara  
  Utara :  Laut Cina Selatan
  Timur :  Malaysia
  Selatan :  Malaysia
  Barat :  Serawak negara bagian Malaysia
Bahasa :  Melayu dan Inggris
Mata Uang :  Dollar
Lagu Kebangsaan :  Allah Peliharalah Sultan

 

Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di Asia Tenggara.  Perekonomian bergantung pada hasil tambang minyak bumi.  Secara geografis, Brunei terletak di pantai timur laut Kalimantan Utara.  Pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei Darussalam terbebas dari pengawasan Inggris.

 

 

7.  Vietnam

 

Luas Negara :  329.707 km2
Ibu Kota :  Hanoi
Batas Negara  
  Utara :  RRC
  Timur :  Laut Cina Selatan
  Selatan :  Laut Cina Selatan
  Barat :  Kamboja dan Laos
Bahasa :  Vietnam
Mata Uang :  Dong
Lagu Kebangsaan :  Tueb Quan Ca

 

Negara Vietnam semula terdiri atas negara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.  Tahun 1979 kedua negara tersebut bergabung menjadi satu negara dengan nama Republik Sosialis Vietnam.  Vietnam merupakan negara bekas jajahan Prancis dan Amerika Serikat.

 

 

8.  Laos

 

Luas Negara :  236.800 km2
Ibu Kota :  Vientiane
Batas Negara  
  Utara :  RRC
  Timur :  Vietnam
  Selatan :  Thailand dan Kamboja
  Barat :  Myanmar dan Thailand
Bahasa :  Lao
Mata Uang :  Kip
Lagu Kebangsaan :  Pheng Xat Lao

 

Negara Laos jika dilihat dari istilah berasal dari kata lan xang yang artinya kerajaan jutaan gajah.  Wilayah Laos seluruhnya berada di wilayah daratan dan tidak mempunyai wilayah laut.

 

 

9.  Myanmar

 

Luas Negara :  676.552 km2
Ibu Kota :  Yangon (Rangoon)
Batas Negara  
  Utara :  RRC
  Timur :  Thailand dan Laos
  Selatan :  Teluk Benggala dan Laut Andaman
  Barat :  Bangladesh
Bahasa :  Myanmar
Mata Uang :  Kyat
Lagu Kebangsaan :  Gba Majay Mymar

 

Pada awalnya, Myanmar bernama Burma.  Tahun 1989 berubah menjadi Myanmar. Negara ini merdeka pada tanggal 4 Januari 1948.  Secara geografis Myanmar berada di Semenanjung Indocina dekat Teluk Benggala.

 

 

10.  Kamboja

 

Luas Negara :  181.040 km2
Ibu Kota :  Phnom Penh
Batas Negara  
  Utara :  Thailand dan Laos
  Timur :  Vietnam
  Selatan :  Teluk Siam
  Barat :  Thailand
Bahasa :  Khmer
Mata Uang :  Riel
Lagu Kebangsaan :  Nakoreach

 

Negara Kamboja disebut juga Kampuchea. Negara Kamboja termasuk salah satu negara Indocina yang merupakan bekas jajahan Prancis.  Kamboja merdeka dan berdaulat pada tanggal 9 November 1953.  Secara geografis, Kamboja berada di Semenanjung Indocina.

 

 

 

 

 

 

 

 


Keadaan Sosial Indonesia dan Negara-Negara Tetangga

 

Keadaan Sosial di Indonesia

 

Penduduk

Suku bangsa Indonesia termasuk rumpun Melayu yang terdiri dari :

  1. Proto Melayu (Melayu Tua) yang awalnya tinggal di daerah sepanjang pantai.  Dari suku ini diturunkan suku Batak, Dayak, Toraja, dan Kubu.
  2. Ras Deurto Melayu (Melayu Muda).  Dari suku ini diturunkan suku Bugis, Sunda, Jawa, dan Bali.
  3. Ras Waddoid yang bercirikan rambut keriting, tubuh pendek, dan kulit hitam.  Dari suku ini diturunkan suku papua.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia megalami penurunan sangat cepat.  Tahun 1980 – 1990 pertumbuhan penduduk Indonesia 1.97 % sedangkan tahun 1990 – 2000 pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 %.   Hal ini antara lain disebabkan berhasilnya program keluarga berencana dan pemerataan penduduk melalui transmigrasi.

 

Kriminalitas

Tindakan kriminal merukan tindakan melanggar hukum pidana (kejahatan).  Contoh tindakan kriminal di Indonesia antara lain perampokan, pembunuhan, pencurian, perdagangan obat terlarang, dan korupsi.

 

Pengangguran

Pengangguran di Indonesia semakin meningkat karena laju pertumbuhan lapangan kerja tidak bisa mengimbangi laju pertambahan jumlah pencari kerja.  Sehingga banyak perusahaan swasta tutup atau dilikuidasi pemerintah sehingga menimbulkan PHK.

 

Gangguan Keamanan

Gangguan keamanan di Indonesia antara lain :

  • Gerakan Papua Merdeka
  • Gerakan Maluku Selatan
  • Tindakan pengeboman/terorisme
  • Kerusuhan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)

Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Malaysia sering  melibatkan Indonesia yaitu masalah TKI.  Walaupun pengiriman TKI secara resmi diatur oleh PJTKI tetapi pada kenyataannya masih banyak TKI gelap/ilegal yang tidak memiliki paspor dan dokumen lain.  Sehingga pemerintah Malaysia memulangkan para TKI ilegal tersebut ke Indonesia.

 

Kerusuhan

Kerusuhan di Thailand muncul sejak tahun 1960-an oleh gerilyawan komunis.  Pada bulan April 2004 terjadi kerusuhan di daerah Yala, Pattani dan Songkhla yang memakan korban 112 orang.

 

Di Moro Filipina juga terjadi kerusuhan oleh para gerilyawan muslim Moro tetapi dapat dicegah oleh pemerintah Filipina.

 

Kriminalitas

Bentuk kriminalitas yang terjadi adalah penyelundupan narkotika dan obat terlarang di Myanmar, Thailand, dan Laor (segitiga emas : daerah penghasil tanaman terlarang seperti opium).  Bentuk kriminalitas lain adalah penyelundupan barang berharga seperti elektronika dan mobil mewah.

 

Sikap mewaspadai terhadap masalah sosial di Indonesia dapat dilakukan dengan cara :

  1. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan misalnya dengan ronda keliling.
  2. Saling menjaga dalam pergaulan di masyarakat dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras (SARA) serta status sosial.
  3. Bersikap peduli kepada masyarakat misalnya dengan hidup bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, saling membantu sesama warga, menjaga keamanan lingkungan.
  4. Pemerataan pembangunan yang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu sumber dana mutlak dari pemerintah (APBN dan APBD), sumber dana murni dari masyarakat, dan sistem blockgrand (bantuan pemerintah yang ditopang swadaya masyarakat).
  5. Keharmonisan masyarakat yang akan terwujud jika tidak muncul gejala sosial yang bersifat negatif di masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

16 Oktober 2011

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

 

1. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam

 

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala Ritcher yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.

Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

 

a. Letusan gunung berapi

 

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi.

 

Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara

 

lain berupa:

 

1) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.

 

2) Lava panas, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui.

 

3) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.

 

4) Gas yang mengandung racun.

 

5) Material padat (batuan, kerikil, pasir), dapat menimpa perumahan, dan lain-lain.

 

b. Gempa bumi

 

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa.

 

Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya:

 

1) Berbagai bangunan roboh.

 

2) Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus.

 

3) Tanah longsor akibat guncangan.

 

4) Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul.

 

5) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang).

 

 

c. Angin topan

 

Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah.

 

Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi. Bagi wilayah-wilayah di kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, bahaya angin topan merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru dirasakan di pertengahan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim di Indonesia yang tak lain disebabkan oleh adanya gejala pemanasan global.

 

Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah, dan kecepatannya. Serangan angin topan (puting beliung) dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk:

 

1) Merobohkan bangunan

2) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan.

3) Membahayakan penerbangan.

4) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia

 

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

 

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

 

a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.

 

b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.

 

c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

 

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

 

a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

 

b. Perburuan liar.

 

c. Merusak hutan bakau.

 

d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.

 

e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.

 

f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).

 

g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

 

 

 

UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

 

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

 

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.

 

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992. Di dalamnya terkandung 2 gagasan penting, yaitu:

 

a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup.

 

b. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

 

Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

 

a. Menjamin pemerataan dan keadilan.

 

b. Menghargai keanekaragaman hayati.

 

c. Menggunakan pendekatan integratif.

 

d. Menggunakan pandangan jangka panjang.

 

Pada masa reformasi sekarang ini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi berdasarkan GBHN dan Propenas, tetapi berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan di antaranya:

 

a. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

 

b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

 

1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah

 

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain:

 

a. Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.

 

b. Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

c. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

 

d. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya:

 

1) Menanggulangi kasus pencemaran.

 

2) Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).

 

3) Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

 

e. Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon.

 

2. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama Pemerintah

 

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

 

Beberapa upaya yang dapat dilakuklan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain:

 

a. Pelestarian tanah (tanah datar, lahan miring/perbukitan)

 

Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah pada tempatnya sehingga menimbulkan kerusakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka bukan mustahil jika lingkungan berubah menjadi padang tandus. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan.

 

b. Pelestarian udara

 

Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Kalian mengetahui bahwa dalam udara terkandung beranekaragam gas, salah satunya oksigen.

 

Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain:

 

1) Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita

 

Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Rusaknya hutan menyebabkan jutaan tanaman lenyap sehingga produksi oksigen bagi atmosfer jauh berkurang, di samping itu tumbuhan juga mengeluarkan uap air, sehingga kelembapan udara akan tetap terjaga.

 

2) Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin Asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.

 

3) Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan akan merusakkan jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Pemanasan global terjadi di antaranya karena makin menipisnya lapisan ozon di atmosfer.

 

c. Pelestarian hutan

 

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan:

 

1) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

2) Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.

3) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.

4) Menerapkan sistem tebang–tanam dalam kegiatan penebangan hutan.

5) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

 

d. Pelestarian laut dan pantai

 

Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak.

Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara:

1) Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai.

2) Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.

3) Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan.

4) Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.

 

 

e. Pelestarian flora dan fauna

 

Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan.

 

Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di antaranya adalah:

1) Mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa.

2) Melarang kegiatan perburuan liar.

3) Menggalakkan kegiatan penghijauan.

Tentang Tujuan Blog saya untuk Masa depan

16 Oktober 2011

Tujuan pembuatan blog saya adalah untuk memuat data – data pelajaran dan informasi yang anda butuhkan . semoga blog saya ini dapat berkembang pesat seiring perkembangan jaman

Landasan Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

21 September 2011

landasan hukum  kemerdekaan mengemukakan pendapat antara  lain :
a. Landasan Idiil
Landasan idiil kemerdekaan mengemukakan  berpendapat adalah Pancasila sila keempat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.”

b. Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:
1). Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,”
2). Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

c. Landasan Operasional
Landasan operasional pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya tentang kebebasan mengemukakan pendapat, yaitu sebagai berikut :
1) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
2) UU.No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang diundangkan dalam lembaran negara RI No. 181 Tahun 1998. :

a)      Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara.

b)      Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

c)      Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan :

  1. Unjuk rasa atau demonstrasi
  2. Pawai
  3. Rapat umum dan
  4. Mimbar bebas

d)      Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :

  1. A.     Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
  2. B.     Pada hari besar nasional

e)      Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 23 ayat 2 : “setiap orang bebas mempunyai,mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya baik lisan dan atau tulisan “

d. Landasan Hukum Lainnya
Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Universal Declaration of Human Rights. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 yang bunyinya “Setiap orang berhak  atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”